Yogyakarta, 11 Desember 2025 — Pemerintah Daerah DIY terus berkomitmen menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta. Program ini dirancang untuk menghadirkan rumah baru yang tidak hanya memenuhi standar kelayakan, tetapi juga mencerminkan karakter budaya lokal Yogyakarta. Sasaran utama program adalah masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak huni dan masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPESDM DIY berperan melakukan pendampingan teknis kepada kalurahan agar pembangunan rumah sesuai ketentuan. Dinas juga mendampingi proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga pembangunan berlangsung tertib aturan, aman, dan sesuai standar teknis.
Sebagai bagian dari pengawasan, Dinas PUPESDM DIY telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kalurahan Banaran dan Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Pada masing-masing kalurahan tersebut, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan sebanyak 3 unit rumah.
Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Gunungkidul menerima 102 unit BKK Arsitektur Khas Yogyakarta yang tersebar di 34 kalurahan. Jumlah ini menjadikan Gunungkidul sebagai kabupaten dengan penanganan BKK terbanyak se-DIY. Besarnya alokasi diberikan karena Gunungkidul memiliki jumlah kapanewon miskin terbanyak di DIY, sehingga membutuhkan intervensi lebih besar dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan bahwa dana BKK yang disalurkan kepada kalurahan digunakan sesuai ketentuan serta tepat sasaran. Melalui monev, pemerintah dapat menjamin proses pembangunan berjalan sesuai standar dan menghasilkan rumah yang nyaman, aman, serta mencerminkan arsitektur khas Yogyakarta, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.
