Perumahan dan Kaw. Permukiman
-
Monev BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2025 di Bantul: Wujudkan Hunian Layak Berbasis Budaya Lokal
.
Bantul, 1 Desember 2025 — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong penyediaan hunian layak melalui Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta. Program ini menyasar masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak huni dan tergolong dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan…
-
Monev BKK Arsitektur Khas Yogyakarta 2025 di Sleman: Menjaga Identitas Lokal dan Kualitas Permukiman
.
Sleman, 21 November 2025 — Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun 2025 di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten…
-
BKK Arsitektur Khas Yogyakarta: Bersama Mengayomi Keistimewaan dalam Pembangunan Rumah Layak Huni
.
Yogyakarta — Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta menjadi salah satu langkah nyata dalam pelestarian budaya sekaligus pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelayakan hunian yang dibangun melalui program ini diukur dari berbagai aspek seperti…
-
Pembangunan Rumah Layak Huni Bergaya Tradisional Jawa di Kulon Progo, Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan dan Lestarikan Budaya
.
Kulon Progo – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Baru (PB) Rumah Layak Huni (RLH) dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa di Dusun…
-
Dinas PUPESDM DIY Sosialisasikan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta di Galur
.
Galur, 20 Mei 2025 — Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUPESDM DIY) menggelar kegiatan sosialisasi program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Arsitektur Khas Yogyakarta di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, pada Senin…
-
Ciptakan Lingkungan Layak, Sri Paduka Resmikan Penanganan RTLH Terintegrasi
.
Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X meresmikan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi Tahun 2024 di Balai Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Senin (23/12). Penanganan RTLH Terintegrasi tersebut merupakan program dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui…
-
Monitoring dan Evaluasi Serta Serah Terima Rumah Layak Huni dalam Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi Berkolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga
.
Pada Jumat, 8 November 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUPESDM DIY) bersama PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan pembangunan baru rumah layak huni di Padukuhan Panjul, Kalurahan Srikayangan,…
-
Dinas PUPESDM DIY Resmi Menjalin Kerja Sama dengan Universitas Widya Mataram Yogyakarta
.
Yogyakarta (14 Oktober 2024) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUPESDM DIY) resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Dinas, Anna Rina Herbranti, S.T., M.T. dan…
-
Penyerahan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Berkolaborasi dengan CSR Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke – 73
.
Dalam rangka Hari Jadi ke – 73 Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berkolaborasi dengan CSR kepada masyarakat Kulon Progo, khususnya warga di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah dan Kalurahan…
-
Penyerahan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Berkolaborasi dengan Bank BPD DIY, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT. PLN UP3 Yogyakarta
.
Yogyakarta (11 September 2024) Penanganan perumahan dan kawasan permukiman di DIY, sebagai salah satu upaya penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan upaya penurunan angka kemisinan, khususnya dalam urusan perumahan…